Barang impor yang tertahan di pelabuhan masih menjadi tantangan bagi banyak pelaku usaha karena dapat memperpanjang waktu tunggu (dwelling time) serta menimbulkan biaya tambahan seperti demurrage dan keterlambatan distribusi. Dalam praktiknya, kendala tersebut umumnya berakar dari tahapan awal proses impor yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam proses impor, barang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif, termasuk klasifikasi barang, kelengkapan dan konsistensi dokumen impor, serta kesesuaian jumlah dan spesifikasi barang dengan perizinan yang dimiliki. Seluruh aspek ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan impor dan dapat menjadi dasar dilakukannya evaluasi lanjutan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Berikut adalah 3 hal yang sering terlewat dan harus diperhatikan importir, agar proses impor berjalan dengan lebih mulus:

1. HS Code Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Barang

Harmonized System Code atau HS Code merupakan sistem klasifikasi barang yang digunakan secara internasional untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan barang dalam perdagangan lintas negara. HS Code disusun dalam struktur angka berjenjang yang menunjukkan kelompok barang hingga karakteristik yang lebih spesifik.

Dalam pelaksanaannya, barang dengan tampilan fisik yang serupa dapat memiliki HS Code yang berbeda apabila fungsi, bahan, atau penggunaannya tidak sama. Perbedaan klasifikasi ini berimplikasi pada ketentuan impor yang berlaku, termasuk persyaratan perizinan, kewajiban verifikasi teknis, serta bentuk pengawasan yang diterapkan.

Apabila HS Code yang tercantum dalam dokumen impor tidak selaras dengan spesifikasi barang yang diperiksa di pelabuhan, kondisi tersebut dapat menjadi dasar dilakukannya evaluasi lanjutan hingga klasifikasi dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dokumen Impor Belum Lengkap atau Tidak Konsisten

Dalam proses impor, kelengkapan dan konsistensi dokumen menjadi dasar utama dalam pemeriksaan dan pengawasan barang. Dokumen impor digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai jenis barang, spesifikasi, jumlah, serta pemenuhan ketentuan perizinan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang wajib dipenuhi dalam proses impor antara lain mencakup invoice, packing list, serta Persetujuan Impor (PI) apabila dipersyaratkan. Selain itu, untuk komoditas tertentu, importir juga diwajibkan melengkapi dokumen teknis sesuai dengan karakteristik barang yang diimpor.

Khusus untuk komoditas yang wajib melalui Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI), kelengkapan dokumen juga mencakup Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkap impor. LS diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh surveyor pelaksana VPTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data antar dokumen, proses pemeriksaan dapat memerlukan klarifikasi lanjutan hingga seluruh dokumen dinyatakan konsisten dan sesuai.

3. Jumlah Barang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Impor

Selain jenis dan dokumen, jumlah barang yang diimpor juga menjadi aspek yang diperhatikan dalam pengawasan impor. Kesesuaian antara jumlah barang yang direalisasikan dengan perizinan dan dokumen impor perlu dipastikan sejak tahap perencanaan pengiriman.

Jumlah barang tidak hanya dilihat dari sisi volume, tetapi juga kesesuaian satuan yang digunakan dalam dokumen, seperti berat, unit, atau ukuran lainnya. Perbedaan satuan atau realisasi jumlah yang tidak sesuai dengan dokumen impor dapat menjadi dasar dilakukannya evaluasi lanjutan dalam proses pemeriksaan.

Pada kondisi tertentu, realisasi pengiriman yang melebihi atau tidak sesuai dengan perizinan impor yang dimiliki dapat memerlukan penyesuaian administratif sebelum barang dapat dinyatakan memenuhi ketentuan. Proses ini berpotensi memengaruhi kelancaran pelepasan barang di pelabuhan hingga seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi.

Ketat untuk Proses Impor yang Lebih Terkendali

Penahanan barang impor di pelabuhan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, antisipasi sejak awal menjadi penting, terutama bagi komoditas yang wajib melalui Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI).

Pemilihan surveyor resmi berperan dalam membantu memastikan kesesuaian dokumen, spesifikasi, dan jumlah barang sejak di negara asal. Dengan proses verifikasi yang dilakukan sesuai regulasi, potensi kendala saat barang tiba di pelabuhan dapat diminimalkan.

Dalam hal ini, KSO SCISI sebagai surveyor pelaksana VPTI yang ditunjuk Kementerian Perdagangan mendukung importir agar proses impor berjalan aman dan sesuai ketentuan.

Konsultasikan impor VPTI Anda bersama KSO SCISI 🌐 www.scisi.co.id