Kosmetik impor semakin mudah ditemui di Indonesia, mulai dari skincare, makeup, hingga produk perawatan tubuh dari berbagai negara. Tingginya minat masyarakat terhadap produk kecantikan global turut mendorong peningkatan impor kosmetik ke Tanah Air. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor produk farmasi dan kosmetik termasuk dalam kelompok barang konsumsi dengan nilai yang terus tumbuh seiring permintaan pasar.

Namun, di balik kemudahan akses tersebut, ada proses ketat yang wajib dilalui sebelum kosmetik impor boleh beredar di Indonesia. Proses ini penting untuk memastikan bahwa produk yang digunakan masyarakat aman, bermutu, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Pengawasan Ketat terhadap Kosmetik Impor

Kosmetik merupakan produk yang digunakan langsung pada kulit dan tubuh konsumen. Jika tidak memenuhi standar, kosmetik berisiko menimbulkan dampak serius, seperti iritasi, alergi, hingga gangguan kesehatan jangka panjang.

Karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan pengawasan berlapis terhadap kosmetik impor, tidak hanya dari sisi perizinan edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), tetapi juga sejak tahap sebelum barang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam pengawasan tersebut adalah Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) yang dibuktikan melalui Laporan Surveyor (LS).

Kewajiban Laporan Surveyor (LS) dalam Impor Kosmetik

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri, sejumlah komoditas impor wajib melalui proses VPTI yang dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk pemerintah.

Dalam praktiknya, Laporan Surveyor (LS) menjadi dokumen penting yang menyatakan bahwa kosmetik impor telah diverifikasi secara teknis sebelum dikirim ke Indonesia. LS berfungsi sebagai bentuk pengawasan awal agar barang yang masuk:

• Sesuai dengan dokumen impor

• Memenuhi ketentuan teknis lainnya yang berlaku

Tanpa LS, proses impor kosmetik berpotensi mengalami penundaan, pemeriksaan lanjutan, hingga penolakan pada tahap kepabeanan.

Proses VPTI Kosmetik

Melalui proses VPTI,  surveyor melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek krusial guna memastikan kepatuhan barang impor terhadap ketentuan yang berlaku. Verifikasi tersebut mencakup antara lain negara asal dan pelabuhan muat, kesesuaian uraian barang dengan kode Harmonized System (HS). Selain itu, surveyor juga memeriksa Dokumen Nomor Izin Edar (NIE). Seluruh proses ini dilengkapi dengan pemeriksaan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna memastikan seluruh aspek impor telah dipenuhi secara menyeluruh.

Proses verifikasi ini berperan sebagai lapisan awal pengawasan untuk kepatuhan barang impor sebelum memasuki wilayah Indonesia, selain itu sebagai pengendalian masuknya barang impor secara berlebihan yang dapat mengakibatkan penurunan daya saing produk lokal, menciptakan persaingan dagang yang adil/fair antara produk lokal dengan produk impor dan melindungi  produk2 yang dihasilkan oleh kelompok usaha kecil dan menengah (ukm).

Peran KSO SCISI dalam Menjaga Keamanan Kosmetik Impor

Sebagai surveyor resmi yang ditunjuk pemerintah, KSO SCISI memiliki peran strategis dalam memastikan proses verifikasi kosmetik impor berjalan sesuai regulasi.

Dalam pelaksanaan VPTI, KSO SCISI tidak hanya menjalankan pemeriksaan teknis, tetapi juga membantu importir memahami kewajiban regulasi sejak tahap perencanaan impor.

Dengan LS yang diterbitkan oleh KSO SCISI, importir memperoleh kepastian bahwa kosmetik impor telah melalui proses verifikasi yang diakui pemerintah, sehingga risiko hambatan saat proses impor dapat diminimalkan. Pengalaman KSO SCISI di layanan VPTI juga dipercaya oleh klien di berbagai bidang, 7 kantor cabang luar negeri dan 10 mitra surveyor yang tersertifikasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan verifikasi impor, kunjungi: Website: www.scisi.co.id Email: cs_kso@scisi.com Call Center: 1500576